BANDUNG– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cimahi menyelenggarakan diskusi penguatan kelembagaan. Di acara tersebut hadir Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi.
“Semoga tidak terjadi di Kota Cimahi, cuma di daerah lain ditemukan fakta penyelenggara pemilu malah jadi tim sukses calon,” kata Dede Yusuf di Grand Hotel Pasundan, Bandung, Sabtu (13/9/2025).
Diingatkan juga, dalam temuan di DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), dalam setiap tahapan kepemiluan terjadi intervensi. Akibatnya Bawaslu dan KPU jadi tidak independen dalam memutuskan suatu perkara.
Karenanya muncul desakan agar proses rekruitmen komisioner Bawaslu dan KPU harus benar-benar berdasar kapabilitas dan integritas “Bukan karena like dan dislike atau karena kedekatan kelompok atau warna tertentu,” kata Dede Yusuf.
Di hadapan Bawaslu Cimahi, Dede Yusuf juga mengingatkan praktik money politics dalam Pemilu & Pilkada. “Semoga di Cimahi tidak terjadi. Tapi di daerah lain ada temuan orang memilih dan tidak memilih itu ditentukan oleh ada dan tidaknya amplop yang disebar,” tegas wakil gubernur Jabar periode 2008-2023 ini.
Politik uang, kata Dede Yusuf, terjadi karena banyak faktor. Ada faktor regulasi yang masih memberi ruang atau mental penyelenggara. Bisa juga karena sikap permisif masyarakat. Berikutnya faktor calon yang seolah menghalalkan segala cara.
“Faktor ekonomi dan tingkat melek pemilih juga menentukan,” tegas Dede Yusuf. “Kalau Cimahi mungkin tidak ada karena kotanya kecil dan warganya pada berpendidikan bagus,” tambahnya.
Penguatan kelembagaan pengawas Pemilu dilaksanakan Bawaslu Kota Cimahi. Temanya memperkuat regulasi untuk Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Acara dibuka Wakil Walikota Cimahi Adhitia Yudhistira dan dihadiri Zacky Muhammad Zam Zam, ketua Bawaslu Jabar. (adb)
