BANDUNG– Kenaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dinilai penting bagi kepentingan nasional. Oleh karena itu, kebijakan tersebut sepantasnya dapat dukungan.
Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurut Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini, Partai Demokrat melihat kebijakan yang diputuskan Presiden Prabowo Subianto sangat bijaksana.
Yakni, UU No 7 Tahun 2021 tetap dilaksanakan. Namun ada banyak insentif yang diberikan negara. Bahkan, PPN yang menyangkut hajat hidup dan pelayanan dasar tetap berlaku tarif lama. Alias tidak naik.
“Partai Demokrat berharap melalui pelaksanaan kebijakan ini, kita bisa bersama-sama menjaga kesehatan fiskal dan pertumbuhan ekonomi ke depan,” kata AHY dalam keterangan pers di Jakarta (31/12/2024).
Berikut pernyataan rilis resmi Partai Demokrat.
1 Partai Demokrat mendukung komitmen pemerintah untuk selalu berpihak kepada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat; termasuk menyikapi kenaikan tarif secara bertahap, dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022, dan dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025, sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.
Partai Demokrat berharap melalui pelaksanaan kebijakan ini, kita bisa bersama-sama menjaga kesehatan fiskal dan pertumbuhan ekonomi ke depan, agar pemerintah memiliki ruang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Partai Demokrat mengapresiasi Keputusan Presiden Prabowo Subianto, setelah berkoordinasi dengan DPR RI, yang menerapkan kenaikan tarif PPN dari 11% ke 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah saja, yakni barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah 11%, yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat mampu; artinya, untuk barang dan jasa yang selain tergolong mewah, tidak ada kenaikan PPN, yakni tetap sebesar 11%. Sedangkan, untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, seperti bahan sembako, jasa pendidikan dan kesehatan, angkutan umum dan rumah sederhana serta air minum, tetap berlaku tarif PPN 0%.
3. Partai Demokrat siap mengawal pelaksanaan pemberian paket stimulus agar tepat sasaran, senilai Rp. 38,6 Triliun; dalam bentuk bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan 10Kg/bulan, diskon 50% untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 volt, pembiayaan industri padat karya, insentif PPH Pasal 21 bagi pekerja dengan gaji s/d Rp 10 juta per bulan, bebas PPH bagi UMKM beromzet kurang dari Rp. 500 juta/tahun dan lain sebagainya.
4. Partai Demokrat berharap melalui pelaksanaan kebijakan ini, kita bisa bersama-sama menjaga kesehatan fiskal dan pertumbuhan ekonomi ke depan, agar pemerintah memiliki ruang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi menyuarakan hal senada. Menurut wakil rakyat dari dapil Jabar II ini, Presiden Prabowo begitu bijak. Sebab, ada banyak insentif dan tidak semua barang atau jasa dinaikkan PPN-nya.
“Ini sebagai bukti Presiden Prabowo sangat memahami batiniah masyarakat dan mau mendengarkan suara rakyat,” kata Dede Yusuf.
Sebagai wakil rakyat di Senayan, kata Dede Yusuf, Demokrat akan terus memastikan program kerakyatan bisa tepat sasaran. Di saat yang sama, aparatur pajak akan terus dikontrol supaya setiap rupiah yang dipungut dari rakyat bisa dipertanggungjawabkan.
“Beasiswa pendidikan, layanan kesehatan dasar, dan perlindungan sosial harus dilanjutkan dan tepat sasaran,” kata wakil gubernur Jabar periode 2008-2013 ini. (adb/R-03)
