SUMEDANG — Puluhan Mahasiswa Unpad dan perwakilan tokoh pemuda di Jatinangor menggelar aksi damai di depan Gedung Sabusu (Saung Budaya Sumedang) Desa Sayang Kecamatan Jatinangor, Kamis 26 Juni 2025.
Dalam orasinya, mereka yang tergabung dalam Aksi Kamisan Jatinangor itu selain mengkritik pelanggaran HAM juga mengkritik kegiatan retret kepala daerah gelombang ke 2 yang digelar di Kampus IPDN Jatinangor yang dinilai menghambur-hamburkan anggaran negara.
Ridho Danu, Korlap Aksi Kamisan Jatinangor, mengatakan aksi itu sebetulnya aksi rutinan setiap Kamis yang digelar di depan Kampus Unpad.
Hanya saja, karena bertepatan dengan momentum retret sehingga digelar di depan kampus IPDN yang kemudian dialihkan ke depan Sabusu Jatinangor.
“Kami mengkritisi program retret kepala daerah yang dinilai subtansinya tidak ada dampak positif bagi masyarakat secara luas,” kata Ridho Danu.
Bahkan, terkesan ada pengaruh penguasa untuk menyamaratakan kepala daerah padahal di tengah daerah otonom.
“Kami juga mengkritisi di tengah pemerintah pusat sedang efisiensi anggaran malah retret ini menggunakan anggaran hingga belasan miliar,” ujarnya.
Menurut Ridho, anggaran untuk retret ini menelan biaya besar. Bahkan sampai memangkas anggaran lain seperti anggaran pendidikan untuk mahasiswa dan pelajar juga anggaran untuk Bansos.
Alangkah lebih bijaknya, kata dia, anggaran itu digunakan untuk kepentingan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Mahasiswa Jurusan Jurnalistik itu menambahkan, kegiatan retret itu belum pas dilaksanakan di Indonesia di tengah heterogenya pemerintah daerah.
Sebab, ada desentralisasi di tengah kebutuhan daerah dan kultur yang berbeda, justru menjadi keberagaman yang istimewa.
“Seakan akan retret ini ada arahan atau setir dari pemerintah pusat untuk kepala daerah. Padahal kan kita daerah otonom yang setiap kepala daerah memiliki kebijakan yang berbeda,” ujarnya.
Gabungan beberapa mahasiswa, dan perwakilan pemuda Jatinangor ini, sebetulnya ingin menyambut dan bertatap muka dengan kepala daerah mewakili teman-teman di daerah yang justru sulit bertemu dengan kepala daerahnya.
“Hanya saja, kami tidak bisa melakukan aksi di depan gerbang kampus IPDN untuk menyuarakan aspirasi kami. Di antaranya pelanggaran HAM, konflik agraria, dan masalah adat yang tergerus proyek strategi nasional. Tapi mudah-mudahan aspirasi ini sampai kepada kepala daerah,” ucap Ridho.***
