BANDUNG– Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf pernah memimpin Jawa Barat. Keduanya terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur pertama hasil pilkada langsung. Mereka menjabat 2008-2013.
Pada Rabu (28/1/2026), keduanya kembali datang ke Jawa Barat. Mereka kompak ke Bandung untuk melakukan kunjungan spesifik (Kunspek) ke Bank BJB. Di BUMD Jabar itu, Heryawan-Dede (Hade) berbaur dengan para wakil rakyat yang datang dari Komisi II DPR RI.
Ya. Keduanya kini berkiprah di Senayan. Heryawan (PKS) adalah wakil rakyat dari dapil Jabar II, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Dari dapil yang sama juga Dede Yusuf (Partai Demokrat) kini jadi legislator.
Heryawan tercatat sebagai anggota, sementara Dede Yusuf menjabat wakil ketua Komisi II DPR. Komisi yang bermitra, antara lain, dengan Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, Kemenpan RB, penyelenggara Pemilu, BKN, dan Ombudsman.
“BUMD itu baik milik Provinsi maupun kabupaten dan kota dalam ranah pembinaan Kemendagri. Komisi II ingin memotret sejauh mana proses pembinaan dan pengawasan BUMD selama ini, salah satunya kita ingin lihat Bank BJB,” ujar Dede Yusuf.
Kunspek dipimpin M. Rifqinizami Karsayuda (Nasdem) selaku ketua Komisi, termasuk Dede Yusuf (wakil ketua). Saan Mustopa, wakil ketua DPR RI juga ikut serta karena dia juga tercatat sebagai anggota Komisi II.
Rombongan diterima direksi dan komisaris Bank BJB. Hadir juga Sekda Jabar Herman Suryatman yang mewakili gubernur. Pertemuan berlangsung di kantor pusat Bank BJB, Jl Naripan, Kota Bandung.
Sejumlah bupati dan walikota juga hadir. Salah satunya Walikota Bandung Muhamad Farhan. Wamendagri Akhmad Wiyagus juga menyertai kunjungan tersebut.
Kemendagri, papar Akhmad Wiyagus, berencana membentuk unit kerja baru yang tugasnya membina dan mengawasi BUMD di seluruh Indonesia.
Hal itu penting karena BUMD punya posisi strategis baik dalam pelayanan publik , penyeimbang kekuatan pasar, pengembangan UMKM, dan menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).
“Diharapkan sekali lagi BUMD benar-benar bisa menggerakkan ekonomi daerah. Potensi daerah yang bisa diangkat, menguntungkan laba, secara otomatis nanti juga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegasnya. (adb)
