BANDUNG– Sosialisasi pendidikan pemilih (Sosdiklih) berkelanjutan kembali dilakukan KPU untuk warga Kabupaten Bandung. Isu yang dibahas terkait kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu, khususnya KPU.
“Isunya seperti bola liar. Trust publik kepada penyelenggara mungkin saja akan terkikis,” ujar Ketua KPU Kabupaten Bandung Syam Zamiat Nursyamsi di Hotel Sutan Raja Soreang, Rabu (14/10/2026).
Syam melontarkan pertanyaan tersebut terkait kontroversi syarat Ijazah Cawapres, sebagaimana putusan MK. Salah satu peserta Sosdiklih mempertanyakan kredibilitas KPU atas “pasal selundupan” sehingga seorang Cawapres dinyatakan lolos padahal tidak ditemukan ijazah setara SMA.
“Tidak semua penyelenggara Pemilu tidak benar. Pasti ada oknum-oknum tertentu. Dan apa pun itu Pemilu tetap harus dilaksanakan setiap lima tahun sekali sesuai Konstitusi,” tegas Syam Zamiat Nursyamsi.
Saat membuka acara, Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi mengaku pihaknya terus ditanya publik atas putusan MK. Kini beban politisnya bergeser ke DPR.
“Yang salah penyelenggara, tapi sekarang ujung-ujungnya bebannya ditimpakan ke DPR. Jujur saya belum bisa bilang apa-apa. Kita saat ini fokus utamanya revisi RUU Pemilu. Ini juga demi menjaga kepastian hukum,” ucap Dede Yusuf.
Meski demikian, papar wakil ketua Panja RUU Pemilu ini, DPR tentu akan menjalankan fungsi-fungsi konstitusionalnya. Setiap aspirasi dan harapan rakyat akan direspons sesuai peraturan perundang-undangan.
“DPR yang dipilih lewat Pemilu tentu saja akan mendengar semua masukan sesuai proses, prosedur, dan tahapan yang berlaku,” tandasnya.
Di kesempatan itu, Dede Yusuf minta masyarakat memanfaatkan setiap Sosdiklih oleh KPU dengan baik. Sehingga makin melek politik dan bisa ikut mengawasi jalannya Pemilu sehingga makin bersih dan berkualitas.
Kepada generasi muda, khususnya anak-anak gen-Z, Dede Yusuf minta semua pihak ikut meyakinkan bahwa politik itu tidak sejelek yang mereka sangka. Politik adalah kewajiban hakiki untuk proses seleksi kepemimpinan negara.
“Kalau kita lihat di media sosial kan ada anggapan di kalangan generasi Z bahwa politik itu menyebalkan, penuh kepalsuan, merusak, dan koruptif. Kita punya kewajiban melakukan pendidikan politik salah satunya lewat Sosdiklih ini,” tegas Dede Yusuf yang juga wakil ketua umum Partai Demokrat ini.
Sosdiklih berkelanjutan turut dihadiri juga sejumlah anggota DPRD. Antara lain, Saeful Bachri (DPRD Provinsi Jawa Barat), Anton Ahmad Fauzi dan M. Hailuki dari DPRD Kabupaten Bandung.
Sementara, narasumber diskusi tampil Farhatun Fauziyyah, direktur eksekutif Parametrix Indonesia. Dia adalah aktivis kepemiluan yang lebih dari 15 tahun terlibat sebagai penyelenggara Pemilu. (adb)
