JAKARTA, balejabar.com – Pemenuhan persyaratan pendidikan bagi calon pejabat publik harus didasarkan pada dokumen resmi dan melalui proses verifikasi administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut menjadi salah satu poin penting yang disoroti Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., dalam mencermati persoalan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Andi Asrun merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.Press-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026. Menurutnya, putusan tersebut memuat pertimbangan mengenai kewajiban pembuktian syarat pendidikan melalui ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai dokumen resmi.
Dalam keterangan tertulisnya, Andi Asrun mengutip pertimbangan MK yang menyatakan bahwa “syarat pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen resmi seperti ijazah dan menyoroti perlunya verifikasi administrasi yang lebih lekat oleh KPU”.
Ia juga menyoroti pertimbangan MK yang menyebutkan bahwa frasa berpendidikan paling rendah tamat sekolah harus dibuktikan dengan kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma, bukan hanya berdasarkan penilaian kesetaraan pengetahuan.
“Frasa berpendidikan paling rendah tamat sekolah seharusnya dibuktikan dengan kepemilikan ijazah, atau sertifikat, atau diploma, bukan dinilai memiliki kesetaraan pengetahuan,” demikian kutipan pertimbangan MK sebagaimana disampaikan Andi Asrun.
Menurut Andi Asrun, substansi pertimbangan MK tersebut memiliki kesesuaian secara material dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 pada November 2026.
Ia menyebut putusan MA tersebut menyatakan Surat Keterangan (SUKET) Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 milik Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum serta mewajibkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabutnya.
Bagi Andi Asrun, rangkaian putusan tersebut berkaitan dengan persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan dalam pencalonan Wakil Presiden. Ia kemudian menghubungkannya dengan penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto dan Pimpinan MPR RI.
Ia berpandangan, pengunduran diri tersebut membuat proses pemakzulan atau impeachment yang berkaitan dengan persoalan persyaratan pendidikan kehilangan objek.
Lebih lanjut, Andi Asrun menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, pengisian posisi tersebut harus mengikuti mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Presiden, menurutnya, harus mengajukan dua calon Wakil Presiden kepada MPR RI untuk dipilih sebagai pengganti. Calon tersebut berasal dari unsur partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu sebelumnya.
MPR juga diwajibkan menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden pengganti paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.***
