BOGOR – Mahkamah Agung (MA) perlu menata ulang mekanisme upaya hukum perlawanan terhadap putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Selama ini, perlawanan dinilai kerap menjadi alat untuk menunda pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan sehingga berpotensi merugikan pihak yang telah memenangkan perkara.
Hal tersebut disampaikan Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, SH., MH. Menurutnya, praktik perlawanan terhadap putusan perdata telah menimbulkan persoalan kepastian hukum dan rasa keadilan karena dapat diajukan berulang kali.
Dalam hukum acara perdata, upaya perlawanan pada dasarnya diberikan kepada pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu putusan pengadilan, meskipun pihak tersebut tidak terlibat dalam perkara sebelumnya.
Dasar hukum perlawanan tersebut antara lain diatur dalam Pasal 378-384 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan Pasal 195 ayat (6) Herziene Indonesisch Reglement (HIR).
Andi menjelaskan, putusan perkara perdata pada prinsipnya mengikat pihak-pihak yang berperkara, yakni penggugat dan tergugat. Karena itu, mekanisme perlawanan oleh pihak ketiga harus ditempatkan sesuai tujuan dan batasan hukum yang berlaku.
Namun, dalam praktiknya, perlawanan justru dinilai dapat menghambat pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahkan, berdasarkan laporan masyarakat yang diterimanya, terdapat perkara yang mengalami penundaan eksekusi setelah perlawanan diajukan berulang kali.
Ia mencontohkan adanya perkara di salah satu pengadilan negeri di Pulau Jawa yang telah mengalami hingga lima kali penerbitan perintah eksekusi oleh ketua pengadilan negeri. Setiap kali proses eksekusi hendak dilaksanakan, muncul kembali upaya perlawanan.
Menurut Andi, praktik serupa juga terjadi di lingkungan pemerintahan. Pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, disebut turut menggunakan mekanisme perlawanan terhadap putusan perdata.
Ia juga menyoroti perkara di salah satu pengadilan negeri di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam perkara tersebut, permohonan perlawanan pertama telah ditolak pengadilan. Namun, pemohon yang sama kembali mengajukan perlawanan di pengadilan negeri yang sama.
Persoalan muncul ketika permohonan perlawanan kedua justru dikabulkan oleh ketua pengadilan negeri yang sama, sehingga berdampak pada pelaksanaan eksekusi putusan perdata.
Bagi Andi, praktik tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap mekanisme perlawanan agar tidak dimanfaatkan untuk mengulur waktu dan menghambat pelaksanaan putusan pengadilan yang telah inkrah.
Ia menilai, Mahkamah Agung perlu menata kembali aturan dan penerapan upaya hukum perlawanan, termasuk memastikan adanya batasan yang jelas agar mekanisme tersebut tidak disalahgunakan.
Penataan itu diperlukan untuk menjaga kepastian hukum sekaligus memastikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan. Tanpa pembenahan, perlawanan yang diajukan berulang kali berpotensi memperpanjang sengketa dan mencederai rasa keadilan bagi pihak yang telah memperoleh kemenangan melalui proses peradilan.
